Redenominasi Bukan Solusi

Waduh, ruwet sekali... Itulah keluhan pertama ketika teman saya dari Prancis menginjakkan kakinya untuk kali pertama di Indonesia. Dia terheran-heran ketika membeli McDonalds paket hemat saja butuh Rp 40.000. Padahal, kalau di Prancis, dengan nominal 40.000 franc, dia sudah bisa hidup secara layak selama sebulan. Fakta itulah yang membuat dia terkejut. Dalam hatinya, tebersit raga kaget campur ragu bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Ketidaknyamanan semacam itulah yang banyak diungkapkan ketika membicarakan redenominasi rupiah. Wacananya, redenominasi diperlukan ketika nilai rupiah terus merosot. Seolah-olah, rendahnya nilai rupiah akan terselesaikan manakala dilakukan redenominasi. Cara seperti itu sangat menggampangkan masalah. Padahal, ibarat obat, redenominasi hanya menghilangkan rasa sakit, tapi tidak membunuh penyakitnya.

Uang Pecahan Besar

Istilah redenominasi tidak bisa dipisahkan dari denominasi. Istilah denominasi terkait dengan persoalan besaran nominal uang yang harus dicetak bank sentral. Artinya, apakah uang yang beredar itu harus dicetak dalam puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan dalam ukuran yang lebih besar seperti dalam ratusan ribu. Jawabannya, semua bergantung pada kebutuhan. Dengan prinsip, semakin tinggi nilai transaksi yang dilakukan, semakin besar ukuran nominal uang yang harus dicetak.

Misalnya, ada orang yang membeli mobil seharga tiga ratus juta rupiah. Kalau semua uang yang dicetak bank sentral berbentuk lembaran seribu rupiah, bisa dibayangkan betapa tidak praktisnya membeli mobil. Sebab, si pembeli harus membawa uang seribuan yang jumlahnya sangat banyak. Barangkali, membawanya harus pakai karung. Tentu saja, membawa uang dengan karung sangat merepotkan. Sebaliknya, kalau uang yang dicetak berupa lembaran seratus ribuan, pembelian mobil bisa dilakukan dengan praktis. Artinya, jumlah uang yang harus dibawa tidak sebanyak kalau uang berbentuk pecahan seribuan.

Jelas bahwa lembaran uang yang bernilai besar tidak selamanya jelek. Dalam hal tertentu, lembaran uang yang bernilai nominal besar justru membuat transaksi lebih nyaman. Karena itu, redenominasi yang dimaksudkan untuk mengecilkan nilai nominal uang justru akan menciptakan masalah besar jika nilai nominal transaksi yang dibutuhkan dalam perekonomian memang besar. Itulah keuntungan penting dari tingginya nilai nominal uang yang dicetak.

Kerugian Redenominasi

Sekarang, kita beralih ke sisi negatif redenominasi. Sebenarnya, menurunkan nilai nominal uang bukan pekerjaan yang sulit. Bank sentral dengan mudah dapat mengganti cetakan uang seribuan, kemudian ditukar dengan satu rupiah. Namun, persoalannya bukan pada teknis menggantinya, tapi pada implikasi ketika uang itu digunakan untuk membeli barang.

Redenominasi tidak menimbulkan efek negatif jika dibarengi penurunan harga secara proporsional. Misalnya, jika nilai uang diturunkan seribu kali, harga-harga harus turun seribu kali. Jika tidak, ketidakadilan akan semakin merajalela di tengah-tengah masyarakat.

Misalnya, uang seribu rupiah diredenominasi menjadi satu rupiah. Tapi, jika pada saat yang sama harga-harga barang hanya turun dari seribu rupiah menjadi seratus rupiah, pemegang uang jelas dirugikan. Daya beli uang yang dipegang merosot. Sebaliknya, pemilik barang sangat diuntungkan. Kalau fenomena itu terjadi untuk semua barang dan jasa dalam perekonomian, bisa dibayangkan betapa dramatisnya akibat negatif kebijakan redenominasi tersebut. Ketimpangan dan ketidakadilan akan semakin serius.

Yang perlu digarisbawahi, jika redenominasi uang bisa dilaksanakan dengan mudah, tidak demikian halnya dengan pengendalian harga. Bank sentral, bersama pemerintah sekalipun, tidak memiliki kekuatan mumpuni untuk mengontrol semua harga dalam perekonomian. Mereka jelas tidak bisa mengontrol perubahan harga di semua tempat dan semua waktu. Mereka sulit mengawasi perubahan harga yang terjadi di tempat tersembunyi atau daerah terpencil. Karena itu, kalau redenominasi menjadi pilihan kebijakan, tugas berat pemerintah adalah menjamin perubahan harga yang proporsional dengan perubahan nominal mata uang.

Sekali lagi, itu bukan pekerjaan ringan. Indonesia memiliki pengalaman pahit pada masa Orde Lama. Penurunan nilai rupiah (karena sanering) tidak diimbangi penurunan harga yang sepadan. Akhirnya, rakyat menjadi korban.

Kuncinya Inflasi

Selanjutnya, kalau yang diinginkan adalah agar nilai rupiah terhadap uang asing tidak njomplang, kebijakan redenominasi bukan pilihan yang tepat. Katakanlah, saat ini kurs rupiah terhadap dolar Amerika 9.000. Artinya, satu dolar Amerika sama dengan sembilan ribu rupiah. Kemudian, seumpama pemerintah melakukan redenominasi mata uang, yaitu dari seribu rupiah diturunkan menjadi satu rupiah, kurs akan berubah dari 9.000 menjadi 9. Berarti, nilai rupiah terhadap dolar tidak njomplang lagi. Sampai di sini, tujuan sudah tercapai.

Tapi, harus diingat, nilai kurs 9 itu hanya sementara. Tidak ada jaminan untuk seterusnya nilai kurs akan tetap pada level 9 rupiah per dolar. Itu semua pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, seperti yang telah diuraikan, daya beli uang akan menurun secara tajam, sehingga jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk belanja barang menjadi semakin tinggi.

Menghadapi situasi seperti itu, demi kepraktisan dalam bertransaksi, pemerintah terpaksa mencetak lembaran rupiah yang nilai nominalnya lebih tinggi. Pada gilirannya, kurs tidak lagi berada pada level 9, tapi akan naik di atas 9. Kenaikan terus berlangsung ketika perekonomian terus mengalami inflasi.

Jadi, redenominasi bukan obat yang mujarab untuk memperbaiki nilai rupiah. Redenominasi hanya memberikan hasil sementara dan tidak ada artinya kalau perekonomian mengalami inflasi. Tidak hanya gagal dalam memperbaiki nilai rupiah, redenominasi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan.

Karena itu, kuncinya bukan pada redenominasi, tapi pada pengendalian inflasi. Sayangnya, selama ini pemerintah bersama bank sentral tidak memiliki prestasi bagus dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. (*)

*) Munawar Ismail, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Comments